KPK terima laporan dugaan korupsi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan
Merdeka.com - KPK menyatakan telah menerima laporan soal dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jabar tahun 2012. Kasus itu diduga melibatkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Ada laporan terkait dengan Bank Jabar. Dugaan kredit fiktif Bank Jabar," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Senin (24/2). Namun sayangnya, Johan enggan menyebutkan siapa pihak yang dilaporkan dalam kasus itu.
Nama Aher disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Aher dinilai bertanggungjawab atas dugaan pembobolan bank Jabar senilai ratusan miliar terkait pemberian kredit fiktif yang dikucurkan akhir 2012. Diketahui, Bank Jabar menyalurkan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) milik PT Alpindo Mitra Baja berlokasi di Sukabumi sebesar Rp 38 miliar.
Pemberian kredit kepada PT Alpindo dinilai ada beberapa kesalahan prosedur. Pertama, persyaratan pokok administrasi permohonan kredit tidak terpenuhi. Kedua, Bank Jabar tidak melakukan verifikasi atau validasi data KBU yang menjadi faktor utama analisa kredit.
Ketiga, penarikan dana hasil pencairan kredit melalui rekening tabungan end user (karyawan) tidak dilakukan secara langsung. Pencairan diduga dilakukan di luar jam operasional kantor. Keempat, karyawan sekaligus anggota KBU tidak menerima dana sebagai mana tercantum dalam daftar pinjaman.
Peran Aher dalam perkara ini diduga adalah memberikan pengaruh agar dana kredit sebesar Rp 38 miliar dicairkan.
Sementara itu Presiden PKS Anis Matta menyebut tidak masalah jika KPK akan mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Aher. "Proses hukum kita ikuti saja, tidak ada masalah," ujar Anis Matta, Minggu (24/2) malam.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya