KPK: Tak perlu tanggapi PKS soal vonis LHI di Hari Antikorupsi

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan tidak perlu menanggapi kecurigaan PKS terhadap vonis Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi. Busyro mengatakan vonis tersebut dilakukan hari ini agar prosesnya cepat.

"Tidak perlu ditanggapi, ini hari kerja, pengadilan harus cepat, itu saja," ujar Busyro melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Senin (9/12).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan kembali, tuntutan 18 tahun penjara terhadap LHI dinilai sudah sesuai. Tuntutan itu dirumuskan oleh Jaksa KPK berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti lainnya yang mendukung perbuatan korupsi mantan Presiden PKS itu.

"KPK sudah merumuskan dakwaan, dan mengajukan tuntutan, tuntutan yang diajukan KPK itu berdasarkan atas, fakta persidangan sehingga kami juga melakukan tuntutan yang maksimal," ujar Bambang di peresmian Gedung baru KPK, Jalan Guntur, Setiabudi, Jakarta.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai PKS Hidayat Nur Wahid menilai, pembacaan vonis terhadap Luthfi lebih cepat dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya.

"Ini hal yang wajar diperhatikan, karena pemberian vonis ini diukur dari pembelaan tim hukum, dan tuntutan jaksa relatif sangat cepat dibandingkan vonis yang dijatuhkan terdakwa-terdakwa lain," ujar Hidayat saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/12). Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Luthfi sebelumnya divonis 18 tahun penjara.

Dengan cepatnya vonis yang dijatuhkan kepada Luthfi, PKS terkesan berang. "Apakah karena ini untuk menghadirkan tanggal 9 (Desember) Hari Antikorupsi Sedunia," ketusnya

Luthfi sore ini bakal menjalani putusan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang itu sebelumnya dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. (mdk/war)