KPK sudah punya lahan untuk pembangunan gedung
Merdeka.com - Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Praptono Sunu mengungkapkan, sebenarnya KPK sudah memiliki lahan seluas 8.924 m2 di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jaksel. Namun lantaran anggaran masih 'dibintangi' DPR, maka rencana pembangunan belum dapat dilakukan.
"Pada tanggal 12 juni 2008, perihal pagu indikatif KPK meminta anggaran Rp 187,9 miliar, namun belum mendapat persetujuan Komisi III DPR. September 2008 mengajukan kembali," kata Bambang dalam rapat anggaran dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin, (25/6).
Kemudian pada 4 Desember 2008, Dirjen Anggaran Kemenkeu mengirim surat pemberitahuan adanya alokasi Rp 90 miliar untuk pembangunan gedung. Namun, menurut Bambang, hal ini harus dikoordinasikan kepada DPR.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan pemberian tanda bintang terhadap anggaran gedung baru KPK dilakukan sejak pembahasan anggaran di komisi pada 30 Oktober 2008.
"Saat itu belum disetujui dan dibuat tanda bintang Rp 90 miliar kode 069. Yang aneh tiba-tiba tahun 2012 muncul lagi dengan pengajuan seratus sekian," kata Aziz.
Dalam rapat yang membahas anggaran ini, masing-masing anggota perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya atas anggaran kerja 2013. Selain KPK, LPSK juga memaparkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diketahui kampanye akbar akan digelar 10 Februari mendatang jelang masa tenang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaKKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca Selengkapnya