KPK sindir Soekarwo tak datang pada rapat kerjasama selamatkan laut

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini menggelar rapat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di Sektor Kelautan di Gedung Ghradika Bhakti Pradja di Kantor Pemprov Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Namun, dari rencana rapat yang dihadiri oleh empat gubernur yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, hanya dihadiri dua Wakil Gubernur yaitu Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar. Sementara dari Pemprov DIY dan Pemprov Jatim hanya dihadiri seorang staf saja.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi dalam pidatonya terlihat merasa kecewa. Bahkan, sempat menyentil atau menyindir ketidakhadiran beberapa pimpinan empat pimpinan provinsi. Terutama Pemprov Jatim dan Pemprov DIY yang hanya mengirimkan delegasi stafnya saja.

"Hampir semua ya tidak bisa hadir. Untuk acara yang saya kira sangat penting untuk penyelamatan sumber daya alam. Kemudian Menteri Kelautan juga tidak bisa hadir diwakili," ungkap Johan Budi dalam pidato sambutannya di hadapan peserta rapat di Gedung Ghradika Bhkati Pradja Pemprov Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/5).

Johan Budi menegaskan, rapat ini merupakan agenda yang sangat penting. Sebab, program penyelamatan SDA kelautan sudah menjadi kesepakatan antara KPK, Presiden Joko Widodo dan 22 menteri.

"Acara ini merupakan acara kesepakatan bersama 22 kementerian yang saat itu disaksikan Bapak Presiden," ungkapnya.

Johan menegaskan, KPK tidak hanya melakukan tindakan terhadap upaya korupsi di sektor kelautan namun juga melakukan upaya pencegahan. Salah satunya dengan menggelar rapat tersebut.

"Sesuai UU Nomor 30 tahun 2002, ikut melakukan konteks pencegahan terkait Sumber Daya Alam. Dalam hal ini penyelamatan Sumber Daya Alam di bidang kelautan. UU Nomor 20 tentang KPK meningkatkan korupsi saat ini tidak terkendali hampir semua sektor yang dikorup. Tidak ada lagi sektor seteril dari di korup," ungkapnya.

Selain upaya korupsi, tindakan eksploitasi sumber daya alam di bidang kelautan juga merusak dan berakibat pada bencana alam.

"Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam berlebihan tidak hanya mengakibatkan pendapatan negara yang tidak bisa dikontrol tetapi membawa ke arah bencana," jelasnya.

Johan menuturkan, upaya korupsi tidak hanya terjadi di bidang kelautan saja. Korupsi sudah menggurita dan dilakukan siapa pun tanpa mengenal posisi, kedudukan, jabatan maupun status pelakunya.

"Dari catatan KPK dulu simbol-simbol harusnya sakral untuk korupsi tidak ada lagi. Intelektual kampus juga dirambati korupsi. Simbol-simbol agama juga terseret korupsi. Ada profesor, doktor, ada gelar ustaz, bahkan terakhir ada yang bergelar kyai. Kita sebagai bagian dari entitas masalah luas, dalam hal ini penyelenggara negara wajib kelola SDA dan hari ini bicara sektor kelautan," paparnya.

Johan menyampaikan saat ini, KPK masih melakukan perencanaan dan bulan depan akan melakukan upaya pelaporan dan penindakan tegas upaya korupsi di bidang kelautan.

"Untuk renstra 2011-2015 SDA kelautan sebagai fokus. Tidak hanya pencegahan tapi penindakan. 2012, sektor penindakan migas, 2015 masuk sektor kelautan. Kita sudah mengkaji itu kalau ada berkaitan kelautan masuk kesana," ujarnya.

Johan bahkan menyitir pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa rapat pembahasan upaya penyelamatan sumber daya alam di sektor kelautan tidak hanya seremonial belaka saja.

"Bahkan, Presiden singgung jangan hanya seremonial saja. Seremonial saja bahkan tidak penuh. Ini hal yang penting sehingga harus betul-betul memperhatikan betapa pentingnya penyelamatan sumber daya alam kelautan," ungkapnya.

Johan juga berharap, rapat bersama KPK upaya penyelamatan sumber daya alam di sektor kelautan tidak hanya duduk kemudian pulang dan lupa apa yang harus dilakukan selanjutnya.

"Jangan sekedar seremonial, rapat hadir di sini. Duduk di sini. Setelah itu pulang kemudian lupa. Jawa Timur ada? Pak Wagubnya juga enggak kelihatan ini. Kami digaji oleh rakyat sehingga semaksimal mungkin bekerja untuk rakyat. Sehingga jangan bekerja untuk kelompok atau golongan. Misalnya golongan pengusaha," tegasnya.

Memasuki bulan Juni mendatang, KPK akan memberikan laporan dan kemudian akan melakukan rencana aksi terkait upaya pelaksanaan penyelamatan sumber daya alam di sektor kelautan.

"Tahap laporan bulan Juni 2015. Kita berharap pertemuan ini tuai hasil dan tidak hanya dengarkan orang berbicara, berpidato belaka. Tapi nanti juga diimplementasikan rencana aksi. Semoga Allah SWT meridhoi, segala kegiatan di sini. Bukan hanya imajinasi atau impian belaka," pungkasnya.