Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK segera periksa Sutan Bhatoegana dkk

KPK segera periksa Sutan Bhatoegana dkk Sutan Bhatoegana diperiksa KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mencegah empat orang terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK memastikan akan memanggil mereka sebagai saksi untuk tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji di Kementerian ESDM, Waryono Karyo yang juga mantan Sekjen di kementerian yang dipimpin Jero Wacik itu.

"Setelah melakukan pencegahan akan diperiksa sebagai saksi terkait tersangka WK. Nanti kalau pengakuan yang muncul akan divalidasi KPK apakah didukung fakta atau sekadar pengakuan," kata Jubir KPK Johan Budi SP , di Gedung KPK , Jakarta, Jumat (14/2).

Johan mengatakan, sejauh ini keempatnya masih berstatus saksi. Peningkatan status dari saksi ke tersangka semua tergantung perkembangan penyidikan.

"Apakah jadi saksi terus apa tidak kan tergantung proses yang berkembang, yaitu apakah ada dua alat bukti yang cukup atau tidak. Sepanjang ada tentu bisa jadi tersangka," tuturnya.

Keempat orang yang dicegah adalah Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana dan anggota Komisi VII DPR, Tri Yulianto. Keduanya berasal dari Fraksi Partai Demokrat .

Sedangkan dua lainnya adalah bekas Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser dan Kepala Bidang di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), Sri Utami. PPBMN merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji di Kementerian ESDM yang menjerat Waryono Karyo merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap SKK Migas.

Atas kasus ini KPK sudah menjerat Waryono Karyo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau hadiah di Kementerian ESDM.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi
Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi

Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
Jokowi dan Prabowo-Gibran Intens Blusukan di Jawa Tengah, Puan Targetkan Jateng Tetap Kandang Banteng
Jokowi dan Prabowo-Gibran Intens Blusukan di Jawa Tengah, Puan Targetkan Jateng Tetap Kandang Banteng

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menargetkan Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng di tengah blusukan Jokowi dan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya