KPK segera periksa sumbangan royal wedding Sultan HB X
Merdeka.com - Perhelatan akbar pernikahan putri Sri Sultan Hamengkubuwono X keempat, GKR Hayu dengan KPH Notonegoro selesai dilaksanakan. Namun setelah acara tersebut selesai, kini giliran KPK yang bekerja untuk memeriksa apakah ada gratifikasi dalam royal wedding tersebut, mengingat Sultan yang juga Gubernur DIY merupakan pejabat publik.
Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, Abraham Samad mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hasil sumbangan dalam pernikahan putri Sultan tersebut.
"Nanti akan ada tim yang memeriksa, kan aturannya begitu, setiap pejabat publik yang menggelar hajatan nanti akan diperiksa KPK," ujar Samad saat ditemui wartawan, Kamis (24/10) di hotel Ina Garuda, Yogyakarta.
Sementara itu Sri Sultan HB X mengatakan pihak Kraton sudah siap jika KPK akan memeriksa. Menurutnya, Kraton sudah menyiapkan keperluan untuk pemeriksaan seperti daftar tamu.
"Kalau kita sudah siap, kalau sekarang itu kita undangan pakai IT jadi daftar tamu sudah ada, nanti tinggal diserahkan pada KPK. Tiga kali sudah saya menggelar resepsi pernikahan anak saya. Saya sudah cukup paham apa yang harus dilaporkan kepada KPK," jelas Sultan.
Selain itu Sultan sudah jauh-jauh sebelumnya pelaksanaan sudah mengimbau agar para tamu tidak menyumbang lebih dari Rp 1 juta rupiah.
"Aturannya kan kalau pejabat tidak boleh lebih dari 1 juta, ya kita ikuti aturan saja,mana yang harus diserahkan ke KPK nanti biar KPK yang tentukan," tandas Sultan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaPertemuan tertutup tersebut dilakukan di Keraton Klien Yogyakarta, pada Minggu (28/1).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sultan HB X menyebut dirinya menunggu keputusan dari Jokowi terkait pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaKPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut naik dari temuan awal tim penyidik KPK terkait TPPU tersangka Gazalba Saleh mencapai Rp9 miliar.
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya