Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi ada banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga melakukan tindak pidana korupsi. Namun, saat ini lembaga antirasuah itu baru menjerat satu BUMN, PT Nindya Karya.

"Bahwa adalah betul bahwa banyak indikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang milik negara ini, BUMN ini, melakukan hampir melakukan hal yang sama," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Sabtu (14/4).

Dia membuka kemungkinan akan menjerat BUMN lain sebagai tersangka saat bukti permulaan dinyatakan cukup. Menurut Syarif, sebuah korporasi baru bisa dinyatakan terlibat korupsi jika memenuhi syarat.

"Pidana korporasi itu bisa dilimpahkan apabila yang melakukannya itu salah satunya adalah pengurusnya. Bahwa akibat perbuatan itu korporasinya mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu biasanya salah satu atau salah dua syarat kapan suatu korporasi itu bisa dimintakan pertanggungjawaban," jelas Syarief.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua korporasi, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun 20014-2011.

Penetapan dua korporasi tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka dalam kasus yang sama. Diduga dua korporasi tersebut malakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek.

Menurut dia, nilai proyek dalam kasus ini sekitar Rp 793 miliar rupiah dengan total kerugian negara Rp dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 313 miliar.

PT Nindya Karya diduga menerima laba sebesar Rp 44,68 miliar sementara PT Tuah Sejati menerima laba sebesar Rp 49,9 miliar. Dalam kasus ini, KPK sendiri tekah memblokir rekening PT Nindya Karya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com