KPK sebut ada paslon Pilkada harta dikit tapi kampanye besar-besaran

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait modal para calon kepala daerah dalam berkampanye. Kajian dilakukan lantaran modal para calon pimpinan daerah dalam berkampanye melebihi harta yang dimiliki.

Hasil dari pengkajian yang dilakukan KPK ini akan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri.

"Temuan kita ada pasangan calon yang hartanya banyak tapi tidak korelasi dengan kemenangannya. Lalu ada hartanya tidak terlalu banyak tapi biaya kampanye nya cukup besar, nah ini darimana," kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Rabu (29/6).

Oleh karenanya bersama KPU, Bawaslu, dan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan membahas batas dana bantuan bagi partai politik kepada para calon kepala daerah. Pembatasan dana kepada para calon pun juga diberlakukan bagi para donatur swasta yang akan mendonasikan uang kepada para calon.

Selain itu pembahasan yang juga menjadi bahan kajian adalah audit bakal calon kepala daerah. Saat ini, ujar Pahala, audit kepatuhan bagi para calon dirasa tidak cukup mempan dalam upaya menekan politik uang dalam kampanye.

Ditambah lagi, menurutnya banyak para calon yang sebenarnya tidak lolos dalam audit kepatuhan tapi masih bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu bersama KPU, Bawaslu, dan KPK akan mengkaji audit investigasi.

"Kita rekomendasikan soal sangsi administrasinya diperkuat. Kemendagri dan BPK juga lakukan audit," paparnya.