Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK resmi minta KPU dan Bawaslu tunda pelantikan Jero Wacik

KPK resmi minta KPU dan Bawaslu tunda pelantikan Jero Wacik jero wacik. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah membuat dan mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum, dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu supaya menunda pelantikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di dalam surat dia sudah menegaskan alasan mengapa pelantikan Jero mesti ditangguhkan.

Namun, dalam surat itu Bambang mengaku tidak secara langsung menyebut nama Jero. Dia hanya menyatakan soal posisi hukum KPK atas calon anggota DPR telah ditetapkan sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka.

"Pihak yang oleh KPK sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, diminta untuk ditunda pelantikannya," tulis Bambang melalui pesan singkat kepada awak media, Sabtu (20/9).

Bambang menyatakan, bila KPU tetap melantik Jero dikhawatirkan akan terjadi kecacatan moral. Sebab lanjut dia, seseorang dengan menyandang status tersangka atau terdakwa bila dilantik, akan melawan sumpah yang akan diucapkannya, yaitu tidak melakukan tindakan dan perbuatan melanggar peraturan perundangan-undangan.

"Usulan penundaan pelantikan itu dimaksudkan untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen," sambung Bambang.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Dua Jenderal di Balik Barikade Kawat Berduri, Turun Tangan saat Pendemo Sampai Malam Aksi di KPU

Dua Jenderal di Balik Barikade Kawat Berduri, Turun Tangan saat Pendemo Sampai Malam Aksi di KPU

Dua jenderal TNI-Polri ikut amankan aksi demonstrasi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya