KPK periksa adik Nazaruddin terkait kasus korupsi pengadaan alkes

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan anggota DPR, Muhammad Nasir. Adik dari mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin itu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009 yang menjerat Marisi Matondang (MRS).

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MRS (Marisi Matondang)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha, Jakarta, Selasa (12/5).

Bersama Nasir, penyidik juga akan memeriksa Elvi Syafitri selaku mantan karyawati di perusahaan milik Nazaruddin yakni grup Anugrah atau Permai grup. Elvi diperiksa untuk tersangka berbeda pada kasus yang sama yaitu, tersangka Made Meregawa (MDM).

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka MDM (Made Meregawa)," ungkap Priharsa.

Belum diketahui secara pasti terkait pemeriksaan dua saksi itu. Namun, kuat dugaan kedua saksi ini disinyalir mengetahui rentetan korupsi pada kasus tersebut.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Universitas Udayana, Made Meregawa (MDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.

Saat proyek itu berlangsung, Made merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nilai proyek pengadaan itu mencapai Rp 16 Miliar. Yang disidik oleh KPK dalam perkara ini adalah program tahun jamak-nya.

Selain Made, dalam kasus ini Direktur PT. Mahkota Negara, Marisi Matondang (MRS) juga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Diduga, Made dan Marisi telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 7 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHPidana.