KPK: Pembatalan rapat dengan DPR bukan karena 1 suara
Merdeka.com - Pembatalan rapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tim Pengawas Century di DPR bukan karena satu suara dari pimpinan KPK. Disebut-sebut pembatalan tersebut karena adanya satu suara yakni atas permintaan dari Abraham Samad untuk diundur.
"Ini bukan soal satu suara atau lima suara, tidak ada yang menyebutkan soal satu suara tapi karena hari ini ada agenda pimpinan dengan struktural KPK yang tidak bisa ditinggalkan," ungkap Johan Budi di KPK, Jakarta, Rabu (30/5).
Lebih lanjut, Johan Budi mengatakan pimpinan KPK kompak. Mereka satu pandangan dan visi untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Untuk diketahui, KPK juga sudah melakukan gelar perkara terkait kasus Bank Century.
"Gelar perkara sampai malam dihadiri pimpinan dan tim penyelidik. Mengenai hasilnya nanti akan disampaikan ke timwas. Tapi yang pasti saya dapat kabar ada perkembangan," ujar dia.
Namun, Johan Budi mengatakan KPK belum dapat menyampaikan perkembangan tersebut.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca Selengkapnya