KPK Nilai Biaya Pilkada Serentak Beratkan Keuangan Daerah

Merdeka.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan khawatir anggaran Pilkada Serentak 2020 dapat membebani daerah, terutama daerah berpendapatan rendah. Dia meminta agar anggaran tersebut bisa ditekan agar lebih efisien.

"Kalau kita bilang biayanya sudah hampir Rp10 triliun (anggaran Pilkada di 270 daerah). Saya hitung-hitung kasar kira-kira satu daerah Rp40 miliar, kira-kira," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Dia membandingkan anggaran membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pelaksanaan pemilu. Menurutnya, anggaran untuk membangun SMK hanya Rp2 miliar, sedangkan menyelenggarakan Pemilu butuh sekitar Rp30-40 miliar. Jumlah tersebut jelas memberatkan daerah, terutama daerah yang hanya berpendapatan di bawah Rp1 triliun.

"Lantas dari Rp1 triliun itu, 50 persen lebih untuk gaji, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktur, lalu tiba-tiba ada Pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," jelasnya.

Pahala menegaskan, sebaiknya para pemangku kepentingan lebih menekan pengeluaran anggaran untuk Pilkada 2020 nanti. Dia menilai, penekanan biaya ini bisa dimulai dari sektor sosialisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, anggaran untuk sosialisasi pasti bisa ditekan.

"Memang udah dianggarkan (jumlahnya), oke. Hibahnya benar, sudah. Tapi rasanya prestasi sendiri kalo partisipasi pemilih tinggi tapi biaya efisien," tutupnya.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com