KPK masih kumpulkan bahan terkait dugaan korupsi Transjakarta

Merdeka.com - KPK masih mengumpulkan bahan dan keterangan terkait laporan dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sejauh ini laporan itu masih di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas).

"Oleh Dumas itu sekarang lagi di Pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan). Jadi belum sampai di penyelidikan," kata Bambang di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta, Rabu (5/3).

Dia menambahkan, setelah pulbaket selesai, pihaknya naikkan ke tahap penyelidikan. Maka dari itu, saat ini lembaga antikorupsi ini bakal meminta pihak terkait untuk melakukan audit investigatif kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Memang ada kebutuhan untuk meminta kepada BPKP melakukan audit investigatif, tapi belum diputuskan ya. Audit investigatif itu penting untuk melacak sebenarnya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran terhadap proses dalam bisnis pengadaan (TransJakarta) ini," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dalam pengumpulan bahan dan keterangan.

"Bukan tidak mungkin kita meminta tambahan dari sebelumnya. Tapi sudah ada outline di mana kita akan dibantu untuk diberikan semua data-data (oleh Ahok), termasuk informasi dan bahan penting yang diperlukan KPK," ujarnya.

Seperti diketahui, LSM FAKTA melapor ke KPK terkait adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan 656 bus TransJakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, pihaknya menemukan beberapa keganjilan dalam pengadaan itu. Di antaranya, bus TransJakarta yang didatangkan seperti terlihat bekas dan banyak karat, tidak adanya serah terima barang, pemenang cenderung mengarah hanya ke satu pabrikan, serta spesifikasi tabung bahan bakar gas (BBG) yang tidak sesuai rekomendasi Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).

Azas sendiri menduga ada permainan antara PT San Abadi selaku Agen Pemenang Merek (APM) bus Ankai di Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI. Kepala Dishub DKI saat itu sendiri masih dipegang oleh Udar Pristono yang oleh Gubernur DKI, Joko Widodo sudah dilengserkan belum lama ini.

Selain itu, FAKTA juga menemukan indikasi kerugian negara yang mencapai Rp 3,8 miliar dalam proyek pengadaan bus TransJakarta itu.