KPK: Jika lantik Budi Gunawan, Jokowi khianati komitmen antikorupsi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menyatakan bahwa komitmen antikorupsi Presiden Joko Widodo diragukan bila tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, Budi Gunawan merupakan tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut.
"Kalau membaca komitmennya (Jokowi) mengenai anti-KKN, lima tahun ke depan dia akan mengkhianati komitmen itu, jadi komitmen antikorupsinya diragukan," kata Adnan setelah menerima Relawan Salam 2 Jari yang datang ke gedung KPK Jakarta, Kamis (15/1).
Komitmen Antikorupsi yang dimaksud Adnan adalah Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi. Buku itu sebagai komitmen yang ditandatangani Jokowi-Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat datang ke KPK ketika masa kampanye pemilihan presiden.
"Ya itu kan ditandatangani Prabowo dan Jokowi," tambah Adnan.
Bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurut Adnan, hal itu dapat melecehkan organisasi Polri secara keseluruhan.
"Bayangkan kalau diteruskan dan kami menggeledah, menyita terkait pribadi seorang Kapolri yang menjadi tersangka kan dikira kita melecehkan Polri sehingga berdampak pada konflik kelembagaan, bisa menimbulkan chaos, maka perlu dicegah," ungkap Adnan.
Apalagi banyak kegiatan KPK yang bekerja sama dengan Polri di daerah. "Kami khawatir berdampak pada kinerja KPK karena banyak kegiatan pencegahan kami ke daerah yang dapat dukungan dari Polri akan terpengaruh, kita bagus sekarang kerja samanya," jelas Adnan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnya