Follow
KPK jadwal ulang pemanggilan 3 saksi kasus Gatot
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan tiga orang saksi dalam kasus suap DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan tersangka Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho.
Tiga saksi tersebut, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian, Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dan Mantan Sekda Provinsi Sumut, Sabrina.
"Untuk Baharuddin Siagian pemeriksaan dijadwalkan ulang pekan depan. Yang bersangkutan hari ini diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan terkait bansos yang sedang disidik Kejaksaan" ujar Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Rabu (25/11).
Namun, Yuyuk menyatakan pihaknya belum menentukan kapan waktu pemanggilan ulang terhadap Ahmad Fuad Lubis. Demikian pula dengan saksi Sabrina yang juga belum ditentukan kapan akan dipanggil ke Gedung lembaga antirasuah.
"Pemeriksaan (Sabrina dan Fuad Lubis) dijadwalkan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena orang tuanya meninggal" pungkasnya.
Dari kelima orang yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus suap DPRD Sumut hanya Hasban Ritonga yang hadir. Hasban yang menjalani pemeriksaan kurang lebih 6 jam mengaku dicecar sebelas pertanyaan oleh penyidik KPK.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar akan menemui pelinting tembakau hingga hadiri undangan KPK
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya
Rekayasa lalu lintas selama arus mudik-balik Lebaran 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya
Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca Selengkapnya
Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.
Baca Selengkapnya
Keputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca Selengkapnya