KPK diminta segera usut karut marut pelaksanaan UN
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan untuk menyelidiki karut marutnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 2013. Apalagi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan UN sangat besar, mencapai ratusan miliar rupiah.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid saat berkunjung ke Solo, Minggu (21/4) kepada wartawan mengatakan, Fraksi PKS melalui Komisi X di DPR, akan memanggil Mendikbud M Nuh pada sidang yang akan datang.
"Fraksi kami melalui Komisi X, akan segera memanggil Mendikbud, untuk dimintai kejelasan mengenai kekisruhan yang terjadi selama UN tingkat SMA. Selain itu juga akan meminta klarifikasi mengenai kisruh tender pencetakan naskah soal UN," ujar Hidayat.
Hidayat mengaku kaget, ternyata perusahaan yang mencetak naskah soal UN bukan pemenang tender yang sebenarnya. Bahkan nilai penawarannya lebih tinggi dibandingkan yang lain.
"Ini dinilainya tidak lazim, mengapa Kemendikbud memberikan tender kepada perusahaan yang bermasalah, tidak berkompeten, serta nilai penawaran yang tinggi," katanya.
Selain KPK, Hidayat juga meminta Presiden untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang kacau. Sehingga di masa mendatang kinerja menteri pendidikan akan lebih baik.
"Secara prinsip, kami belum mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mundur dari jabatannya. Tetapi sebagai menteri, apalagi konteksnya adalah menteri pendidikan harusnya memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya bertanggungjawab," jelas Hidayat.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWaskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara
Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya