KPK diminta segera usut karut marut pelaksanaan UN

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan untuk menyelidiki karut marutnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 2013. Apalagi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan UN sangat besar, mencapai ratusan miliar rupiah.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid saat berkunjung ke Solo, Minggu (21/4) kepada wartawan mengatakan, Fraksi PKS melalui Komisi X di DPR, akan memanggil Mendikbud M Nuh pada sidang yang akan datang.

"Fraksi kami melalui Komisi X, akan segera memanggil Mendikbud, untuk dimintai kejelasan mengenai kekisruhan yang terjadi selama UN tingkat SMA. Selain itu juga akan meminta klarifikasi mengenai kisruh tender pencetakan naskah soal UN," ujar Hidayat.

Hidayat mengaku kaget, ternyata perusahaan yang mencetak naskah soal UN bukan pemenang tender yang sebenarnya. Bahkan nilai penawarannya lebih tinggi dibandingkan yang lain.

"Ini dinilainya tidak lazim, mengapa Kemendikbud memberikan tender kepada perusahaan yang bermasalah, tidak berkompeten, serta nilai penawaran yang tinggi," katanya.

Selain KPK, Hidayat juga meminta Presiden untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang kacau. Sehingga di masa mendatang kinerja menteri pendidikan akan lebih baik.

"Secara prinsip, kami belum mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mundur dari jabatannya. Tetapi sebagai menteri, apalagi konteksnya adalah menteri pendidikan harusnya memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya bertanggungjawab," jelas Hidayat. (mdk/lia)