KPK diminta awasi praktik uang di Pilkada

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu memantau dugaan praktik politik uang saat Pilkada 2017. Menurutnya, banyak calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk menarik simpati warga dengan uang.

"Oh iya, semua daerah dugaan money politic-nya kuat. Seperti di kampung saya sendiri saja, bupati yang terpilih kurang lebih habis Rp 30 miliar dengan dapat hanya sebesar Rp 140 ribu," kata Trimedya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Salah satu daerah yang rawan terjadi politik uang adalah Jakarta. Dia juga menduga, adanya keterlibatan penyelenggara negara dalam praktik politik uang ini.

"Itu dan ini tentu tidak menutup kemungkinan di Jakarta sendiri dan kita juga yakin bahwa pasti ada yang menjadi operator yaitu penyelenggara negara. Karena kalau bukan penyelenggaraan negara maka KPK tidak bisa turun," terangnya.

Untuk itu, dia berharap KPK bisa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengantisipasi praktik curang para calon pemimpin daerah.

"Pasti, dan sudah mulai terlihat dan tentu KPK bisa berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu supaya kita berharap pemimpin terpilih nanti memang karena dipilih rakyat bukan karena uangnya yang banyak," pungkas dia.