KPK didesak telusuri aliran uang Ratu Atut

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Partai Golkar. ICW menduga, kasus ini tidak berdiri sendiri.

"ICW melihat korupsi kader dari partai politik tidak berdiri sendiri, sehingga korupsi seperti kasus Ratu Atut harus diusut tuntas untuk menelusuri kemungkinan aliran dananya ke partai," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan seperti dilansir dari Antara, Rabu (18/12).

Topik pilihan: Adik Atut Ditangkap | Akil Ditangkap

Dahlan mengingatkan KPK agar tidak melihat kasus Ratu Atut soal penyuapan dan pengadaan alat kesehatan saja. Aliran uang Atut juga perlu ditelusuri.

"Penerapan pasal pencucian uang ini akan dapat mengungkap dan menelusuri aliran dana yang diperoleh Atut, apakah aliran dana ini ada yang mengalir ke Partai Golkar atau tidak," katanya.

ICW pernah mengeluarkan data mengenai partai politik yang kadernya paling banyak melakukan tindak pidana korupsi pada 2012. Dalam laporan tersebut, ICW mencatat terdapat 44 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari 21 orang mantan anggota DPR/DPRD, 21 orang kepala daerah atau mantan kepala daerah, serta dua orang pengurus partai.

Dari 44 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi tersebut, kader Partai Golkar menempati peringkat pertama, yakni 13 orang, disusul kader Partai Demokrat delapan orang, dan kader PDIP tujuh orang.

Selanjutnya kader PAN sebanyak enam orang, kader PKB tiga orang, kader PKS dua orang, kader Gerindra dua orang, kader PPP dua orang, dan satu orang yang afiliasi politiknya tidak teridentifikasi.