KPK desak DPR segera setujui pembangunan gedung baru
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mendesak Komisi III DPR segera menyetujui rencana pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, sejak rencana pembangunan gedung baru KPK diajukan ke DPR pada tahun 2009, Komisi III DPR belum mau memberikan persetujuannya.
"KPK masih berharap pembintangan (penundaan) mengenai rencana pembangunan gedung KPK itu segera dicabut," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6).
Di saat yang sama, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, perbedaan KPK dengan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) sangat signifikan dari segi fisik. Menurutnya, KPK Malaysia sedang membangun gedung baru di luar gedung yang ada saat ini.
"Dulu MACC belajar semuanya dari kita, sekarang mereka membangun gedung baru 20 lantai. Di sana sudah ada 3000 personel, pada sembilan negara bagian. KPK sendiri hanya 700 dari 200 juta WNI, secara kapasitas kita sudah terlalu overload," kata Johan.
Seperti diketahui, Komisi III DPR hingga kini belum juga menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan berencana akan menyumbang KPK untuk membangun gedung yang baru.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Ada Mark Up Harga
Alex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaDicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya