Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK dalami pelaku yang mengancam Miryam hingga cabut BAP

KPK dalami pelaku yang mengancam Miryam hingga cabut BAP sidang korupsi e-KTP. ©2017 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Tersangka pemberi kesaksian palsu dalam sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani telah ditangkap dan diserahkan polisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK berharap dengan ditangkapnya Miryam, pihaknya bisa mengungkap alasan politikus Partai Hanura itu mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di persidangan.

Terlebih, dalam kesaksiannya, Miryam mencabut BAP lantaran merasa diancam oleh penyidik KPK. Sementara, versi penyidik KPK, Miryam mengaku pernah diancam oleh sejumlah pihak di Komisi III DPR.

"Kami tentu melihat apa saja faktor yang melatarbelakangi MSH saat bersaksi mencabut BAP yang sebenarnya sudah disampaikannya secara sistematis di penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/5).

Kendati begitu, Febri mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang diduga mengintervensi Miryam. Namun, diakui dia, hal itu akan didalami melalui serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

"Nanti kami dalami. Siapa saja saksi yang akan dipanggil," ujar dia.

Dia menjelaskan, saat ini penyidik KPK akan terus menelusuri penyebab Miryam mencabut BAP. Mengingat, hal itu perlu dilakukan agar proses penyidikan bisa diselesaikan dengan tepat Untuk itu, dia berharap, Miryam bisa kooperatif dalam proses penyidikan.

"Karena ini akan membantu tersangka dalam proses hukum, dan agar penegak hukum paham apa latar belakang MSH mencabut keterangannya," pungkas Febry.

Pemeriksaan terhadap Miryam sendiri baru dimulai setelah polisi menangkap dan menyerahkan Miryam ke KPK, Senin (1/5) sore. Anggota DPR ini ditangkap di kawasan Kemang, Jakarta setelah empat hari masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Peran 13 Prajurit Terungkap, Ada yang Menyiksa KKB, Merekam Hingga Mengirim Video

Peran 13 Prajurit Terungkap, Ada yang Menyiksa KKB, Merekam Hingga Mengirim Video

Pasal yang disematkan kepada 13 prajurit berbeda disesuaikan pelanggaran yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Diancam akan Dibunuh, ABG Diperkosa Teman Kerja

Diancam akan Dibunuh, ABG Diperkosa Teman Kerja

Saat berada di tengah perjalanan pelaku malah mengarahkan kendaraannya ke rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Panongan.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya