KPK cibir semangat antikorupsi anggota DPR hanya saat kampanye pileg

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mempertanyakan kepedulian anggota dewan yang duduk di Gedung DPR terkait pemberantasan korupsi. Sebab dalam pengamatannya, banyak anggota legislatif di masa kampanyenya bicara soal pemberantasan korupsi tapi setelah duduk di Senayan malah lupa.

"Jadi habis pemilu DPR harus mampu juga kampanye dengan baik perihal revisi undang-undang," ujar Saut kepada merdeka.com, Jumat, (26/2).

Soal revisi UU KPK, seharusnya sosialisasi dilakukan sejak lama. Bukan setelah masuk pembahasan lalu digembar gemborkan.

"Kendali itu akan mudah bila sejak awal wakil kita-kita di DPR mau kampanye bagaimana membuat undang-undang yang baik konten dan prosesnya," ujarnya.

Jika tahap sosialisasi di awal, sudah mendapat penolakan, hal itulah yang menurut dia harus dijadikan pertimbangan bersama.

"Itu merupakan pintu masuk mendidik politik rakyat yang santun dan melibatkan mereka bahwa politik itu voting di mana juga tidak semua warga bisa senang, namun lewat sosialisasi ada sebuah nilai besar (big value) yang dibangun, lewat pintu antikorupsi," pungkasnya.

Terkait penundaan revisi UU KPK, wakil ketua komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan penundaan pembahasan revisi UU KPK untuk melakukan sosialisasi kepada publik.

Dilakukannya sosialisasi lantaran banyaknya penolakan terhadap revisi tersebut karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK bukan malah melemahkan.

Dari sepuluh fraksi di DPR, hanya ada tiga fraksi yang menolak revisi undang-undang KPK. Ketiga fraksi tersebut adalah Gerindra yang sedari awal sudah menolak adanya revisi disusul Demokrat yang sebelumnya menyetujui revisi namun berbalik arah, terakhir PKS menjadi fraksi ketiga menolak revisi.