KPK beri sinyal Bupati Musi Banyuasin diperiksa di Jakarta

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami keterlibatan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Pahri Azhari dalam kasus dugaan korupsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba tahun 2014 dan pengesahan APBD 2015. Sebab, Pahri diduga kuat ikut andil dalam kasus menyeret empat orang sebagai tersangka.

"Iya jika keterangannya dibutuhkan akan kembali diperiksa. Tergantung kebutuhan dalam proses ke depannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (3/7).

Penyidik lembaga antirasuah juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pahri beberapa waktu lalu. Namun, pemeriksaan itu berlangsung di Musi Banyuasin.

Lanjut dia, untuk itu, jika nantinya orang nomor satu di Muba ini akan kembali diperiksa. Pahri berpeluang akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

"Tergantung, bisa di sana atau di Jakarta," beber Priharsa.

Dari informasi yang dihimpun, Pahri merupakan pihak yang bakal dijerat menjadi pesakitan dalam kasus tersebut. Selain itu, penyidik KPK masih terus melengkapi bukti keterlibatan Pahri di daerah tersebut.

Jika semua bukti lengkap, lembaga anti-rasuah ini akan menentukan nasib Pahri dalam forum ekspose. Kendati demikian, saat disinggung hal itu, Priharsa belum mau berspekulasi dengan dalih kasus ini masih diusut KPK.

"Kasusnya masih dikembangkan," tandas Priharsa.

‎

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua anggota DPRD dan dua Pejabat Pemerintah Daerah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Muba tahun anggaran 2015. Di antaranya, Politikus PDIP Bambang Karyanto (BK), politikus Partai Gerindra Adam Munandar (AM), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei (SF) dan Kepala Bappeda Faisyar (F).

Mereka diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat keempatnya sedang melakukan transaksi suap di rumah salah satu tersangka, Bambang, di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Jumat (19/6) malam. Selain keempat tersangka, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 2,567 miliar dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang disimpan dalam tas berwarna merah marun‎. Diduga uang itu digunakan sebagai pemulus pembahasan perubahan RAPBD.

Dari hasil pengusutan disinyalir, pemberian uang suap dari pemerintah daerah Muba kepada DPRD bukan yang pertama kalinya. Dikabarkan, pemberian suap pernah dilakukan pada awal tahun 2015 dengan jumlah yang hampir sama yakni miliaran rupiah.

Atas perbuatannya, Bambang dan Adam disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dua tersangka lainnya, Syamsudin dan Faisyar disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.