Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK belum pasti tangani kasus suap Bea Cukai

KPK belum pasti tangani kasus suap Bea Cukai logo bea cukai. merdeka.com/ilustrasi merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan kasus dugaan pemerasan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta akan ditangani oleh penegak hukum lain. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Kalau feeling saya, mudah-mudahan nanti bukan KPK (yang mengusut kasus tersebut). Mudah-mudahan sudah bisa diklasifikasi kasus itu ditangani siapa," ujarnya.

Menurut Bambang, pihaknya menyiratkan tak akan menangani kasus tersebut. "Apakah kasusnya perlu dilanjutkan atau tidak, dan siapa yang menangani, KPK atau tidak, nanti keputusannya," katanya.

Malam kemarin Rabu (21/6), KPK menangkap tangan warga negara asing Amerika Serikat Andrew Scott Malcolm, dan Wahono Kasubsie bea cukai, dan kelima orang lainnya yang diduga ikut perantara yakni Edi, Roy, dan Aan.

Mereka ditangkap di Rest Area Km.13 Merak, dan kargo Bandara Soekarno Hatta. Sebelum ditangkap, Andrew melalui Edi, menyetor duit pelicin sebesar Rp 150 juta. Duit itu diduga terkait barang-barang Andrew yang tertahan di Bea Cukai Soetta sejak lebih dari empat bulan lalu.

Kemudian ketika KPK menangkapnya, Wahyono ternyata hanya membawa duit Rp 104 juta. Adapun Rp 6 juta lainnya diketahui berada di saku celana Edi. Hingga saat ini mereka masih diperiksa 1x24 jam.  "Mudah-mudahan nanti ada kepastian, bisa diklasifikasikan (penyuapan atau pemerasan), dan apakah kasus itu akan ditangani KPK," ujarnya.

(mdk/war)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya