Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengakui Razman Arief Nasution sebagai kuasa hukum Sutan Bhatoegana. Sebab berdasarkan KPK, kuasa hukum Sutan adalah Maulani Siburian.

"Untuk yang TPK (tindak pidana korupsi) yang ada di penyidik kuasa hukum bukan dia (Razman Arief Nasution). Tapi dari pamungkas and partner namanya Maulani Siburian," tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3).

Jika Razman yang merupakan terpidana dengan vonis 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan itu mengaku sebagai kuasa hukum Sutan dalam gugatan praperadilan. Priharsa menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat kuasa tersebut.

"Kalau yang praperadilan surat kuasa belum diterima KPK. Sampai dengan sore tadi KPK belum menerima surat kuasa," terangnya.

Selain itu, Priharsa mengungkapkan terkait surat permintaan penangguhan penahanan Sutan, KPK belum menerima surat yang dimaksud. "Surat permintaan penangguhan penahanan sampai sore tadi juga belum diterima," tandasnya.

Sebelumnya, Razman Arief Nasution mendatangi KPK, dia mengklaim kalau dirinya adalah kuasa hukum Sutan Bhatoegana. Razman mengatakan kecewa terhadap KPK lantaran belum menjawab surat penangguhan penahanan Sutan.

"Saya menyampaikan rasa kekecewaan kami yg mendalam karena ternyata KPK gak proaktif. Coba saudara bayangkan, surat kami kirim hari kamis sampe hari ini baru ada di sekretaris penindakan," kata Razman di KPK, Senin (9/3).

Lebih lanjut, terpidana yang divonis 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan lantaran tersandung kasus penganiayaan ini mengecam sikap lembaga antirasuah yang dinilai tidak serius menanggapi permintaan kliennya.

"Apakah harus ribut dulu? apakah harus ada demonstrasi dulu? atau harus dikepung dulu baru KPK bisa merespon? ini kan serius bahwa ada upaya dari kami untuk antar surat permohonan penangguhan penahanan," cetus dia.