KPK akan usut pengubahan kontrak jual beli gas Bangkalan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus mengembangkan penyidikan dalam kasus suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mereka saat ini akan mengusut soal kejanggalan pengubahan kontrak jual beli gas antara PT Media Karya Sentosa alias Media Energi dengan Pertamina EP dan Perusahaan Daerah Sumber Daya.

Bambang berdalih dia belum tahu soal kejanggalan pengubahan kontrak gas alam itu. Meski demikian, dia menyatakan hal itu patut didalami.

"Belum tahu. Kami baru mau mengembangkan ke arah itu," kata Bambang kepada para pewarta dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1).

Kontrak migas khusus penyalurannya melalui pipa di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Kontrak itu harus atas seizin dan sepengetahuan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Dari informasi dihimpun, kontrak jual beli dari kilang lepas pantai Blok Madura Barat dengan operator Pertamina Hulu Energy-West Madura Offshore diwakili Pertamina EP sebagai distributor, dengan PD Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa dilakukan pada September 2007. Kemudian pada 1 April 2012 ternyata dilakukan pengubahan kontrak antara Pertamina EP dengan Media Energi buat kelistrikan dan produksi melenceng dari Permen 19/2009.

Penyebab revisi kontrak itu lantaran terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Isinya mensyaratkan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan distribusi hasil pertambangan di suatu daerah. Syaratnya, pemda diwakili Badan Usaha Milik Daerah mesti ikut menanam modal sepuluh persen dari nilai kontrak pertambangan itu.

Diduga, celah ini digunakan oleh mantan Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan, KH. Fuad Amin Imron, serta Direktur Media Energi Antonio Bambang Djatmiko buat mengakali kontrak jual beli gas alam.