KPK akan tindak menteri yang bandel cairkan dana bansos

Merdeka.com - KPK telah mengirimkan surat edaran ke Kementerian-Kementerian agar tidak mencairkan dana bansos menjelang Pemilu 2014. Imbauan ini dilakukan agar pencairan dana bansos tidak dijadikan politik uang.

"Rekomendasi kita kan kemana-mana, jadi kami serahkan kepada mereka semua, selebihnya ketika itu menyimpang kami dari pencegahan sudah melakukan, adapun penindakan jangan salahkan kami," kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Agar tidak disangka melakukan politik uang, sebaiknya dana bansos dicairkan setelah pemilu. Dengan demikian dana bansos bisa tepat sasaran.

"Ini kenapa bansos minta ditunda, dihentikan atau kaji ulang, karena konteksnya ke sana, dalam macam cara untuk melakukan politik uang, kita sudah deteksi dan rekomendasi kepada pemerintah secara jangka panjang agar tidak terlibat dalam proses dana optimalisasi," tandasnya.

KPK sebelumnya menyoroti 14 Kementerian menjelang pemilu ini karena terindikasi Kementerian tersebut ditunggangi petinggi partai politik terkait pencairan dana bantuan sosial.

"Ada kenaikan spektakuler dari hibah dari APBD sebanyak 30 persen. Ada kenaikan dana itu ada di 14 Kementerian itu. Jadi ada kenaikan angka. Saya lupa persisnya. Kementerian itu di antaranya, Kementan, Kemenkop, Kemensos, Kemenpera, Kementerian Pertanian, Kemendikbud ada, Kementerian Kesehatan ada dan lain-lain," kata Direktur Litbang KPK, Dwi Santoso pekan lalu.