Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Koruptor keluar masuk LP, Kemenkum HAM harus introspeksi diri

Koruptor keluar masuk LP, Kemenkum HAM harus introspeksi diri penjara. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Denny Indrayana meminta pertolongan kepada KPK agar para terpidana korupsi ditahan di tahanan KPK. Sebab, banyak tahanan korupsi yang keluar masuk tahanan seenaknya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, keluar masuknya tahanan korupsi dari Lapas merupakan sebuah teguran bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Menurutnya, Kemenkum HAM harus introspeksi diri.

"Memang susah dibuktikan, tapi ini harus bikin Kemenkum HAM instrospeksi. Ini teguran agar Kemenkum HAM bekerja lebih keras," jelas Tjatur saat dihubungi, Jumat (10/5).

Politikus asal PAN ini meminta agar para narapidana yang diketahui keluar masuk Lapas segera diselidiki dan dibuktikan. Jika ada bukti kuat, lanjut dia, Kemenkum HAM harus menghukum para napi tersebut dengan sanksi yang tegas.

"Kalau nanti terbukti, harus ada sanksi keras," tandasnya.

Diketahui, Ketua KPK Abraham Samad mengaku mendapatkan telepon dari Wamenkum HAM Denny Indrayana . Dalam telepon tersebut, Denny meminta kepada Abraham agar KPK turun tangan menertibkan para terpidana korupsi yang kerap kali keluar masuk Lapas.

Selain itu, Denny juga meminta agar para tahanan korupsi segera dipindahkan ke Lapas milik KPK. "Kemarin Wamenkum HAM Denny, sempat menelepon saya. Dia juga sangat tidak punya kemampuan lagi untuk bisa tangani yang seperti itu. Karena susah katanya memantaunya. Oleh karena itu, wamen kemarin meminta tolong pada KPK, apa bisa tahanan-tahanan di KPK masih memungkinkan dia mengirim kembali tahanan yang sudah inkrach ke Rutan KPK, termasuk Nazaruddin," ujar Abraham.

Hal itu dia sampaikan kepada wartawan usai acara Seminar Nasional dengan tema 'Peran Penegak Hukum terkait Perlindungan dan Pengembalian aset-aset negara yang dikuasai pihak lain secara melawan Hukum' di Hotel Borobudur, Kamis (9/5).

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim

Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.

Baca Selengkapnya
Telah Dinyatakan Punah, Sehelai Rambut ini Ungkap Tabir Keberadaan Harimau Jawa

Telah Dinyatakan Punah, Sehelai Rambut ini Ungkap Tabir Keberadaan Harimau Jawa

Sehelai rambut buktikan Harimau Jawa masih ada meski telah dianggap punah puluhan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya
Lakukan Langkah Ini saat Mudik Agar Rumah Tak Dibobol Maling dan Kebakaran

Lakukan Langkah Ini saat Mudik Agar Rumah Tak Dibobol Maling dan Kebakaran

Rumah kosong ditinggal pemilik pulang kampung kerap menjadi sasaran pencurian dan kebakaran.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya