Merdeka.com - Dugaan korupsi menyeret salah satu nama pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar). Pria berinisial DHK itu, diduga merugikan negara Rp 1,5 miliar dari Rp 2,4 miliar melalui pengadaan alat peraga TK dan SD se-Jawa Barat pada anggaran APBD 2011.

Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Rusli Hadyaman mengatakan penangkapan DHK dilakukan pada Selasa (20/11) kemarin. DHK yang kini menjabat sebagai Kabid Penti Disdik Jabar itu ditahan dengan tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga.

"Kami menangkap, berdasarkan laporan dari masyarakat, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Kombes Pol Rusli Hadyaman, Rabu (21/11).

Dalam pelaksanaannya, DHK yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat berusaha melakukan mark up harga atau menaikan HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Jadi tersangka membuat harga perkiraan sendiri (HPS) dengan cara mark up harga dan administrasi terkait pelelangan," ucapnya.

Melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui negara dirugikan miliaran rupiah.

Atas perbuatannya DHK terjerat pasal 2, 3 ,12 b Undang - Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 junto UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 Miliar," ungkapnya.

Selain DHK, dia juga menahan MF yang merupakan pengusaha dalam pengadaan barang tersebut. Keduanya sama-sama ditahan di Mapolda Jabar. Menurutnya penyelidikan masih dilakukan, sehingga bukan tidak mungkin akan menemukan tersangka baru.