Korupsi pengadaan alat kesehatan, Rustam Pakaya hadapi vonis

Merdeka.com - Hari ini, Selasa (27/11), majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan membacakan putusan (vonis) kepada mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, Rustam Syarifudin Pakaya. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di sembilan region pada tahun anggaran 2007.

Pada persidangan 6 November lalu, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Rustam dengan pidana penjara selama lima tahun penjara dikurangi masa tahanan dan pidana denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga mendapat tambahan pidana yakni diharuskan membayar uang ganti rugi kepada negara sebesar Rp 2,470 miliar. Jika dia tidak sanggup membayar diganti pidana tahun penjara.

Rustam sebagai penyelenggara negara terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rustam Pakaya yang juga mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais dan bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan itu bersalah lantaran memperkaya diri sebesar Rp 2,47 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan pada tahun anggaran 2007.

Dalam nota pembelaan (pledoi) dibacakan dua pekan lalu, Rustam membantah menerima cek perjalanan sebesar Rp 4,970 miliar sebagai imbalan telah memenangkan PT Indofarma Global Medika dalam lelang pengadaan alat kesehatan tahap satu buat Pusat Penanggulangan Krisis. Padahal, alat-alat kesehatan itu bukan dimiliki PT IGM melainkan PT Graha Ismaya.

Rustam juga mengatakan tidak pernah meminjam uang dalam jumlah besar kepada Masrizal.

"Saya tidak pernah pinjam duit atau Masrizal pinjamkan duit ke saya," kata Rustam saat membacakan nota pembelaan.

Rustam mengatakan tidak pernah mengarahkan panitia lelang supaya mengarahkan spesifikasi alat kesehatan yang dimau sesuai dengan yang dijual oleh PT Graha Ismaya.

Rustam menyatakan dia pada awalnya menolak menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada proses pengadaan alat kesehatan tahap satu itu. Dia mengatakan hanya menjalankan perintah atasan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari karena Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Syafii Ahmad, menolak menjadi KPA.

"Secara khusus saya dipanggil Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan sudah ada Sekjen pak Syafii Ahmad. Lalu saya diarahkan, anggaran sebesar Rp 80 miliar dibagi dua masing-masing Rp 40 miliar buat pengadaan alat kesehatan tahap satu dan dua sesuai arahan Sekjen. Apa saya dalam menjalankan kebijkan pimpinan bisa dikatakan melanggar," ujar Rustam.