Korban penculikan: Dukungan untuk Kopassus itu sesat!

Merdeka.com - Tim investigasi TNI AD telah menyatakan 11 anggota Kopassus sebagai tersangka penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan Yogyakarta.

Meski telah melakukan tindakan keji, pasukan elit tersebut justru banjir dukungan dari berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya itu, lahir pula satu akun di jejaring sosial Facebook yang diberinama 'Satu miliar dukungan untuk 11 Kopassus'.

Pujian yang disematkan kepada para pelaku dinilai sesat. Sebab, apa yang dilakukan oleh 11 anggota Kopassus tersebut bukti penegakan hukum lemah dan tidak menganggap negara itu ada.

"Harusnya Presiden SBY itu marah dan minta mereka ditindak tegas, bukan sebaliknya mengapresiasi dan memuja mereka. Karena itu menyesatkan dan berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM," ujar korban penculikan Tim Mawar Kopassus Tahun 1998, Mugiyanto, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (9/4).

Menurutnya, tindakan tegas yang seharusnya diambil Presiden SBY adalah menginstruksikan para pelaku untuk dihukum di peradilan sipil bukan hanya peradilan militer. Sebab, korban berasal dari kalangan sipil, bukan lah dari kalangan militer.

Mugi menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun 1997-1998 di mana 23 mahasiswa diculik oleh Tim Mawar Kopassus, saat itu Pengadilan Militer hanya mengganjar mereka dengan hukuman ringan bahkan ada yang bebas dari jeratan hukum. Dan untuk kasus Cebongan ini, dia tak berharap hal itu terulang lagi.

"Peristiwa Cebongan melanggar pelanggaran HAM berat. Langkah ke pengadilan sipil perlu diambil. Menurut pengalaman, salah satu contohnya di tahun 1997-1998, Pengadilan Militer hanya menghukum ringan mereka. Padahal mereka itu melakukan penculikan, penyiksaan tetapi malah disangkakan penahanan orang dengan hukuman maksimal dua tahun dan itu pun mereka benar-benar tidak dihukum bahkan mendapatkan promosi, itu pengalaman serupa dengan Tim Mawar," papar Mugi.

Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dan TNI, Mugi juga meminta Panglima melalui KASAD juga memecat Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo dan Kepala Grup II Kopassus Kartosuro. Jika sikap tegas itu tak diambil, dia meragukan kasus seperti ini akan terulang kembali.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab seperti Danjen waktu itu, Prabowo, terus Muchdi PR pengganti Prabowo juga diberhentikan, dan komandan grup 4 Kopassus dipecat oleh dewan kehormatan perwira. Saya khawatir sikap tegas itu tidak diambil, bisa-bisa kejadian akan terus berulang," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria yang kini aktif dalam organisasi Ikatan Komisi Orang Hilang (IKOHI) melihat banjir pujian untuk TNI itu sebenarnya bukan satu prestasi. Melainkan, bentuk kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Adanya anggapan negara tidak berdaya dan tidak ada oleh TNI AD terutama Kopassus, mereka melakukan apa yang diinginkan," keluh Mugi.

Saat peristiwa penembakan itu terjadi beberapa waktu, sebagai seseorang yang pernah menjadi target Kopassus, dia paham betul bahwa pelaku adalah prajurit dari baret merah. Sebab, dalam beberapa kali pengamatannya, saat 'beraksi' Kopassus selalu melakukan pergerakan terperinci, terorganisir dan cepat.

"Saya sudah menduga itu pasti Kopassus, mereka sangat profesional dan cepat. Tidak ada kesatuan yang senekat itu," tandasnya.