KontraS sebut Luhut mau akhiri kasus pelanggaran HAM tanpa keadilan

Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut pertemuan eksklusif yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas pelanggaran HAM berat di masa lalu ternyata memiliki misi terselubung.

"Pertemuan-pertemuan itu digunakan untuk memuluskan mekanisme non hukum melalui jalur rekonsiliasi, tanpa ada pemenuhan unsur keadilan," kata Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri dalam keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (7/3).

Puri melanjutkan dalam pertemuan eksklusif yang digawangi Luhut itu terdapat upaya-upaya mengerdilkan hukum dengan cara mengakhiri seluruh proses advokasi korban dan keluarga tanpa menghadirkan makna keadilan.

"Pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan untuk membuat narasi versi negara atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, utamanya peristiwa 1965 dan 1966 selama 3 hari," ujarnya.

"Pertemuan ini mulanya digagas sebagai pertemuan akademik, di mana akademisi, universitas, peneliti sejarah akan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Tapi, ada upaya ingin mengerdilkan gagasan sebagai forum rekonsiliasi," tambah dia.

Oleh karena itu, KontraS mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali pemerintahannya. Sebab, ada banyak individu yang memiliki pengaruh kuat tapi tidak memiliki integritas untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan masa depan Indonesia.

"Sebuah keharusan bagi KontraS untuk membongkar skandal ini guna memperjelas agenda keadilan tidak hanya bagi para korban, namun juga martabat negara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum di republik," pungkas Puri.