Merdeka.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar meminta Komisi I DPR untuk membentuk tim pemantauan dan investigasi kasus kekerasan di Papua.

"Sebenarnya rekomendasi bentuk tim untuk Papua kita mengusulkan ke Komisi I DPR. Kemarin kita ke Komnas HAM untuk pemantauan dan investigasi Papua selama 1,5 tahun," kata Haris kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/6).

Menurut Haris, dengan dibentuknya tim tersebut dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sipil. "Ada diskriminasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil dihukum lebih sedangkan aparat tidak," tegas Haris.

Haris juga meminta TNI dan Polri tidak menambah personelnya di bumi Cenderawasih. Sebab, penambahan jumlah personel tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kita juga mempertanyakan penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri. Kok dampaknya tidak signifikan. Idealnya dengan ditambah pasukan akan semakin berkurang kekerasannya, tetapi ini tidak," kata Haris.

Lebih lanjut Haris mengusulkan kepada Komisi I DPR untuk membuat rekomendasi dari ke presiden. Rekomendasi itu untuk keperluan investigasi Papua.