Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap Jenderal (purn) TNI Agum Gumelar yang membatalkan pertemuan sepihak di Kantor DPP Pepabri, Jalan P. Diponegoro 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/5).

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas kasus penculikan 1997-1998 dan mendesak kepada Mayjen (purn) Kivlan Zein untuk membongkar keberadaan 13 korban orang hilang serta keputusan DKP yang memberhentikan Prabowo Subianto dari TNI.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, pencapresan Prabowo Subianto patut dipertanyakan lantaran diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kandidat capres dari Partai Gerindra.

"Sebetulnya hari ini kami dijadwalkan dengan Pepabri untuk bertemu Agum Gumelar sebagai Pepabri. Terkait ketersediaannya membahas tentang peristiwa Mei 98," ujarnya di lokasi kepada wartawan.

"Kami awalnya ingin memastikan ke Pak Agum sebagai seorang mantan dewan perwira terhadap Prabowo terkait persyaratan untuk maju capres di KPU," tambahnya.

Kendati, pertemuan tersebut dibatalkan, namun pihaknya akan melakukan penjadwalan kembali guna bertemu dengan Agum Gumelar. "Karena pertemuannya ditunda kami akan jadwal ulang dan kami akan minta ke TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi meminta Pepabri agar dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemecatan Prabowo Subianto pada masa Mei 1998 lalu dapat diungkap ke publik. Sebab, masyarakat harus mengetahui etika apa yang dilanggar oleh Prabowo pada Mei 1998 lalu.

Apalagi, ungkap Hendardi, saat ini Prabowo telah mendaftarkan diri menjadi bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Dokumen DKP itu menyebut Prabowo dipecat. Kalau ada dipecat karena apa?," ujarnya.

"Prabowo sendiri sudah mencalonkan menjadi presiden. Saya nggak mau punya presiden dengan masa lalu yang gelap. Dan ingat belum ada pengadilan untuk ini. Yang ada hanyalah sidang DKP. Itu yang akan jadi diskusi kami dengan Agum," lanjutnya.