Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa penembakan, penangkapan dan kekerasan yang terjadi 30 April-1 Mei lalu di Papua. 2 Orang warga Sorong dan 1 orang di Biak ditembak oleh polisi.

"Menangkap dan mengadili pelaku penembakan," ujar Zely, Ketua National Papua Solidaritary (NAPAS), di Kantor Kontras, Sabtu (5/5).

Penembakan pertama terjadi pada saat warga distrik Aimas Kabupaten Sorong merayakan integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Warga Aimas melakukan doa bersama di depan rumah salah seorang warga bernama Isak Klaibin.

"Masyarakat membangun 3 tenda yang akan menampung masyarakat Papua dari tanah Moi," ujarnya.

Tiba-tiba, sekitar pukul 08.00 WIT, ada 4 mobil yaitu 2 Avanza dan 2 L200 datang ke tempat di mana warga tengah berdoa. Terdengarlah suara tembakan dari jarak 20 meter.

Warga yang penasaran kemudian menghampiri mobil tersebut. Namun nahas, orang-orang di dalam mobil tersebut malah memberondong tembakan ke arah warga secara bertubi-tubi. "Penembakan beruntun sekitar 20 menit," ujar Zely.

Akibatnya, 2 orang warga tewas di tempat yakni Abner Malagawak (22) dan Thomas Blesia (22). Korban luka-luka Seorang ibu rumah tangga Salomina Kalaibin (42), Herman Lokden dan Andarias Sapisa (22).

Sementara itu juga terjadi penembakan kepada seorang warga distrik Biak Timur. Identitas warga tewas itu belum diketahui. Peristiwa diawali oleh warga mengibarkan bendera bintang fajar di kantor diklat pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

"Diduga penembakan dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar.

Atas kejadian itu, Kontras mendesak pemerintah pusat menghentikan pendekatan represi dan stigmatisasi separatis terhadap rakyat Papua. Kemudian juga mencabut PP 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah yang selama ini digunakan untuk menstigmatisasi rakyat Papua.