Kontraktor tuding proyek Stadion Bogor Rp 196 M penuh kecurangan

Merdeka.com - Rencana Pemkab Bogor yang ingin memiliki Stadion terbesar di Jawa Barat, yang terletak di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor segera terealisasi. Pasalnya, megaproyek yang menelan biaya Rp 1 triliun dan saat ini sudah memasuki tahap kedua dengan anggaran Rp 196 miliar sedang dalam proses lelang.

Namun di tengah harapan masyarakat Kabupaten Bogor tersebut, proses lelang proyek tahap kedua yang menelan anggaran Rp 196 miliar itu syarat dengan kecurangan. Hal tersebut, diungkapkan sumber internal Pemkab Bogor.

"Dari 9 peserta lelang yang sebagian besar Perseroan Terbatas (PT), telah mengerucut menjadi empat. Dan empat peserta itu yakni PT Wika, Waskita, Prambanan dan Nindya Karya," kata sumber pengusaha jasa kontruksi di komplek Pemkab Bogor, Minggu (24/5).

Lantaran diduga penuh dengan intrik dan kecurangan, antara pejabat Pemkab Bogor dengan salah satu PT peserta lelang, sebelum diumumkan, sudah diketahui pemenang tender proyek yang dilakukan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, Kabupaten Bogor.

"Jadi proses lelang tersebut dikemas sedemikian rupa seolah sesuai prosedur. Padahal, di balik semua itu sudah ada deal-deal tertentu, agar salah satu PT tersebut dimenangkan," jelasnya.

Berdasarkan data diperoleh, setelah lolos seleksi pra kualifikasi, keempat PT tersebut menawarkan harga di bawah Pagu anggaran yang dialokasikan untuk Pembangunan tahap dua itu. PT Wika menawarkan Rp 178 miliar, PT Nindya Karya Rp 181 miliar, PT Prambanan Rp 188 miliar, PT Waskita Rp 194 miliar.

"Padahal, keempat PT tersebut jika dicek dari segi persyaratan administrasi dan dokumen, hanya satu yang memenuhi syarat yakni PT Nindya. Karena ketiga PT tersebut diduga SKT (Surat Keterangan Terdaftar)-nya sudah kadaluarsa, sehingga tidak layak mengikuti lelang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor Hendrik Suherman membantah jika, PT Prambanan sebagai pemenang proyek sudah diatur olehnya beserta tiga pejabat teras Pemkab Bogor lainnya.

"Enggak ada itu, untuk proses pelelangan bagian Kelompok Kerja (Pokja) ULP yang menyeleksi, baik dari prakualifikasi hingga syarat pengalaman kerja dan lainnya. Nah di situ, Pokja bekerja sesuai UU dan Peraturan Pemerintah, saya sendiri sebagai Kepala ULP tidak bisa mengintervensi," tegasnya.

Pihaknya membenarkan, bahwa pengumuman dilakukan Jumat (22/5) petang. "Insya Allah sore ini pemenangnya akan diumumkan," katanya.

Saat ditanya, terkait proses pelelangan dan memenangkan PT Prambanan sebagai kontraktor yang membangun tahap dua Stadion pada 2015 ini syarat dengan permainan, pihaknya juga membantah. "Pokoknya kapasitas saya menerima laporan hasil lelang Pokja, dan tidak ada intervensi," ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya juga membantah jika, empat pejabat tersebut salah satui di antaranya telah menerima fee dari PT Prambanan yang dilakukan secara bertahap. Dan terakhir dilakukan pada Kamis (21/5) malam senilai Rp 2 miliar. "Demi Allah tidak itu," tandasnya.