Kongkalikong pejabat-DPR prioritas pemberantasan korupsi

Merdeka.com - Kerja sama, atau dengan kata lain kongkalikong antara anggota DPR dan pejabat pemerintah menjadi prioritas utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas korupsi. Salah satunya penanganan serius atas korupsi yang merugikan APBN maupun APBD.

"Dua tahun terakhir ini masih terjadi kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR, DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah yang merugikan negara. Ini jadi prioritas utama, area yang rawan korupsi," ujar SBY saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Rabu (25/7).

Terhadap hal itu, SBY meminta dengan tegas kepada seluruh aparat pemerintah maupun hukum untuk segera mencegah dan menindak pelakunya. "Utamakan pencegahan. Kalau terjadi, penindakan dengan tegas siapapun, dari parpol manapun, dari daerah manapun apapun profesinya," tegasnya usai Sidang Kabinet Terbatas.

Selain kongkalikong, presiden juga mengungkapkan empat bidang lain yang berpotensi tindak pidana korupsi. Antara lain peyimpangan pengadaan barang dan jasa, perpajakan, kepabeanan serta beberapa kebijakan lainnya.

"Saya sudah menyampaikan BPK, PPATK, Kepolisian dan secara tidak langung ke KPK. Dari pada menimbulkan persepsi aneh-aneh, saya berhubungan melewati saluran tertentu agar seiya sekata, untuk mencegah korupsi di lima area tadi," tandasnya. (mdk/ian)