Kompolnas sebut tidak ada alasan coret Budi Gunawan jadi Kapolri
Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kini menjadi polemik. Pasalnya, Budi yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat dalam kasus menerima hadiah atau gratifikasi.
Terkait status tersangka Budi, Kompolnas dinilai bertanggung jawab. Sebab, penetapan calon pimpinan Korps Bhayangkara itu atas rekomendasi Kompolnas.
Komisioner Kompolnas, M Nasser mengatakan memasukkan Budi lantaran pihaknya tidak memiliki alasan untuk mencoret namanya.
"Karena memang kami harus memasukkan, kami enggak punya alasan untuk menghapus," kata Nasser dalam diskusi bertajuk 'Jokowi, Kok Gitu', Jakarta, Sabtu (17/1).
Nasser mengaku sebelum menetapkan Budi, pihak Kompolnas telah menerima surat dari Bareskrim Polri. Surat itu ditandatangani oleh Kabareskrim, Komjen Suhardi Alius.
"Kami punya surat dari Bareskrim Polri yang ditandatangani Kabareskrim. Surat itu menyatakan rekening Budi Gunawan clear," terangnya.
Selain itu, Nasser menuturkan saat pemilihan Kapolri 2013. Budi Gunawan pernah juga diusulkan sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Timur Pradopo. Saat itu, akunya, Kompolnas mengirim surat ke KPK, PPATK juga Komnas Ham soal jejak rekening Budi.
"Kompolnas kirim surat ke Komnas Ham, KPK dan PPATK tapi enggak dibales ke kami. Jadi kami enggak tahu banyak soal profil mencurigakan dari para calon," akunya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPangkoopsudnas menyatakan rasa terimakasih dan bangga atas prestasi prajurit Koopsudnas
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaKapolres berterima kasih pada warga yang dengan antusias mendatangi TPS untuk menggunakna hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaKomjen Polisi (Purn) Oegroseno mengungkap rahasia saat dirinya masih mengabdi di Polri.
Baca SelengkapnyaPermintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca Selengkapnya