Kompolnas geram disudutkan Jokowi soal Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas baru bersuara lantang di tengah kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kompolnas geram karena dituding telah meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Kami dipakai namanya seakan-akan datang dari kami, kami hanya memberikan saran itu, bukan kami berikan kalau dia (Komjen Budi) bersih. Dia yang take control," kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala di Eatology Sabang, Jakarta, Minggu (25/1) kemarin.

Padahal saat itu Kompolnas hendak melakukan wawancara semua kandidat Kapolri yang masuk dalam radar. Ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu mengajukan satu nama ke DPR yaitu Komjen Budi Gunawan.

"Padahal kami baru menyerahkan draf, kami baru akan lakukan wawancara semua kandidat, eh tapi Jokowi sudah kirim surat ke DPR. Cerdas Jokowi itu," ujarnya.

Setelah Jokowi mengajukan Komjen Budi ke DPR, KPK dalam waktu cepat menetapkan sebagai tersangka. Penetapan inilah awal terjadi kekisruhan antara KPK dengan Polri. Kemudian muncul opini, Jokowi ingin menyingkirkan Komjen Budi lewat tangan KPK.

"Posisi Pak Jokowi dan SBY beda. Kalau SBY terlihat sangat pro KPK. Kalau Jokowi seperti mempergunakan KPK nabok nyilih tangan dalam rangka menjerat yang diduga bermasalah, pada kasus BG juga gitu," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan memilih Komjen Budi sebagai calon Kapolri setelah mendapatkan data dari Kompolnas. Nama yang disodorkan Kompolnas itu dianggap sudah melalui penyaringan di komisi tersebut, termasuk Komjen Budi.

"Saya sampaikan bahwa tahapan proses telah dilalui pemerintah dari beberapa minggu lalu kemudian ada usul dari Kompolnas. Usulannya opsi pertama ada 9 perwira tinggi Polri, opsi 2 itu diusulkan 4 perwira tinggi. Setelah usulan ini saya memilih 1 yang kita pilih," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1) pekan lalu.

Jokowi menegaskan, pihaknya juga sudah mempertanyakan soal kabar rekening gendut milik Budi Gunawan. Dia menambahkan, Kompolnas menyebut soal rekening gendut sudah clear.

"Saya bertanya ada masalah mengenai rekening? Saya tanya ke Kompolnas, saya juga dapat surat ini, surat klarifikasi mengenai rekening, di sini disampaikan penyelidikan itu transaksi wajar itu saya pegang," terang dia.

Setelah lolos di DPR, pencalonan Komjen Budi terus menuai polemik. Hingga akhirnya Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri.

"Berhubungan Komjen Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi," kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebelumnya Komjen Budi telah menjalani proses seleksi di Kompolnas dan di DPR. Dalam proses seleksi di DPR, Komjen Budi disetujui sebagai Kapolri.

Pengambilan keputusan penundaan ini setelah Jokowi melakukan rapat dengan Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Kapolri Jenderal Sutarman dan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti.