Kompolnas desak Kapolri cabut aturan tes keperawanan Polwan

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut menyoroti polemik tes keperawanan untuk seleksi penerimaan Polwan. Kompolnas mendesak Kapolri Jenderal Sutarman untuk mencabut aturan tersebut.

"Saya minta Kapolri mencabut aturan tentang pemeriksaan organ reproduksi tersebut. Untuk kehamilan dan penyakit bisa dilakukan melalui pemeriksaan darah. Sungguh tidak pantas perempuan diperlakukan seperti itu. Tes keperawanan menunjukkan polisi masih anggap perempuan sebagai obyek," kata Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrachman, kepada merdeka.com, Rabu (19/11).

Menurut Hamidah, tes keperawanan calon Polwan itu sudah berlaku sejak Peraturan Kapolri 2009. "Perkap sudah lama dilakukan, harus direvisi. Tidak boleh lagi ada pemeriksaan organ reproduksi perempuan," ujarnya.

Hamidah menilai tes keperawanan itu tak elok dilakukan lantaran bisa melecehkan kaum perempuan. Tes seleksi seharusnya hanya pemeriksaan kesehatan dan tes-tes umum lainnya.

"Cukup pemeriksaan kesehatan secara umum dan periksa darah. Peserta diperiksa tinggi dan berat badan lalu kesehatan paru-paru, jantung, dan lain-lain. Nah, untuk Polwan cukup periksa urin untuk mengetahui hamil atau tidak. Kenapa harus diperiksa organnya?" keluh Hamidah.

Sementara itu Kapolri sempat membantah masih ada pemeriksaan keperawanan. Jenderal Sutarman menegaskan hanya ada pemeriksaan kesehatan bukan tes keperawanan.