Komnas Perempuan minta Kapolri batalkan syarat Polwan perawan
Merdeka.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyatakan menolak aturan tentang tes keperawanan dalam melakukan seleksi anggota Kepolisian Wanita (Polwan). Ketua Komnas Perempuan Yuniati Cuzaifah menyatakan tes keperawanan dalam kegiatan seleksi Polwan tidak berguna karena tolak ukur keperawanan tidak menjadi kondisi moral seorang perempuan.
"Kalau toh tes keperawanan tidak ada gunanya untuk kesehatan ngapain juga tetep ada. Apalagi pihak kepolisian menyatakan tidak ada hubungannya diterima atau tidak dengan melakukan tes keperawanan, perawan atau tidak perawan. Artinya sudah sudah tidak ada gunanya," ujar Yuniati di semarang, Selasa (25/11).
Yuniati mengungkapkan Kapolri Jenderal Sutarman harus membuktikan bahwa di tubuh Polri telah berjalan reformasi dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) tentang pembatalan kegiatan tes keperawanan Polwan. Selain itu juga menghilangkan budaya kebiasaan adanya proses tes keperawanan jika seorang perempuan akan menjadi Polwan harus dites keperawanannya.
"Kenapa tidak ada legalitas formal, Perkap misalnya untuk menghapuskan praktik itu. Ini harus dibuat kepolisian sebagai upaya langkah maju untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian untuk melindungi perempuan dari korban diskriminasi dan dia menghentikan diskriminasi perempuan itu dulu dari dalam begitu karena diskriminasi tidak hanya di legal formal, tapi di aspek kultur pun juga penting untuk disoal," ungkapnya.
Untuk itu Yuniati menyatakan sikap bahwa Komnas Perempuan secara tegas menuntut Polri untuk menghapus segala bentuk upaya budaya tes keperawanan dalam bentuk apapun di tubuh Polri.
"Karena hilang keperawanan itu banyak yg dulunya menjadi korban kekerasan juga. Masak hak orang terhenti hanya karena persoalan ini. Pada perempuan dites seperti ini, pada laki-laki tidak. Ini khan bentuk diskriminasinya. Lalu itu perendahan tubuh perempuan khan. Tanpa otoritasnya, volunterisme dia tidak melakukan volunterisme pun tidak bisa kemudian dites dengan dieksplorasi," tuturnya.
Komnas Perempuan pernah melakukan diskusi dengan ahli kesehatan dan survei dengan polwan-polwan bahwa ada cara lain yang banyak untuk mengetahui seorang perempuan perawan atau tidak. Sedangkan beberapa anggota polwan yang sempat diwawancarai secara langsung merasa direndahkan saat berlangsungnya proses tes keperawanan tersebut.
"Kita pernah berdiskusi dengan ahli kesehatan bahwa ada banyak cara untuk melihat keperawanan tidak dengan cara itu saja. Sebab beberapa banyak perempuan dan polwan yang bekerja dengan Komnas merasa bahwa mereka diperlakukan dengan kerendahan," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnya“Petugas juga wajib mengenal anggota KPPS, menjalin komunikasi dengan warga sekitar serta jaga netralitas Polri
Baca SelengkapnyaPernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Setelah ditetapkan tersangka, Bripka ED, polisi pengemudi Alphard yang ancam warga ditahan di sel khusus.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaKapolres berterima kasih pada warga yang dengan antusias mendatangi TPS untuk menggunakna hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaLangkah-langkah preemtif, preventif, maupun represif akan dilakukan kepolisian dalam mewujudkan Jateng bebas knalpot brong.
Baca SelengkapnyaPolri resmi buka pendaftaran anggota baru tahun 2024 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca Selengkapnya