Komnas HAM Usulkan Jokowi Buat Perpres untuk Cegah Kasus Intoleransi
Merdeka.com - Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11). Komnas HAM menyampaikan hal terkait intoleransi yang mengganggu kerukunan umat beragama.
"Kami juga diskusikan soal tren intoleransi misalnya terkait dengan gangguan-gangguan terhadap sekelompok masyarakat yang melakukan ibadah ataupun yang akan bangun rumah ibadah mengalami gangguan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11).
Untuk mencegah gangguan tersebut, Komnas HAM menginginkan suatu peraturan yang lebih adil. Serta berbasis kepada kebebasan dari setiap warga negara untuk mengekspresikan agama mereka.
"Karena itu butuh suatu revisi terhadap peraturan bersama menteri yang sudah ada. Kami inginkan ada suatu pengaturan yang lebih tinggi, kami usulkan Perpres," ucapnya.
Taufan menambahkan, hal tersebut akan didiskusikan di internal pemerintah dan Presiden menyambut baik usulan Komnas HAM. Menurutnya, adanya peraturan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah intoleransi.
"Ini mungkin jalan keluar dalam menyelesaikan intoleransi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan orang dalam beribadah," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaTidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca Selengkapnya"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi pencapaian diraih PKB di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya