Komnas HAM minta kasus Kudatuli diusut karena ada pelanggaran HAM

Merdeka.com - Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat hadir dalam tabur bunga memperingati peristiwa kerusuhan dua puluh tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58. Imdadun menyebut bahwa kasus Kudatuli harus diusut tuntas karena adanya dugaan pelanggaran HAM.

"Komnas HAM keluarkan rekomendasi bahwa harus ada orang yang dimintai pertanggungjawaban. Kita akan meminta penegakan hukum tidak hanya berat sebelah, karena Komnas HAM menemukan indikasi tindakan di luar prosedur dalam tindakan hukum dan Komnas HAM melihat peristiwa ini belum ditangani sesuai prosedur yang berlaku dan ini adalah hak semua orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil," ujar Imdadun di Kantor DPP PDIP, Rabu (27/7).

Menurut Imdadun, sehari setelah peristiwa Kudatuli terjadi, Ketua Komnas HAM saat itu Baharudin Lopa langsung melakukan pemantauan. Hasilnya Komnas HAM menyatakan ditemukannya adanya pelanggaran HAM.

"Dahulu ada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil alih kantor PDI Perjuangan, yang mengakibatkan 5 nyawa hilang 23 orang hilang serta 149 terluka atas peristiwa ini," ujar Imdadun.

Dalam peringatan acara Kudatuli itu hadir Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto serta Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia ( YLBHI) Alfons Kurnia Farma. (mdk/hhw)