Komjen Tito tegaskan akan loyal pada Jokowi dan patuh hukum
Merdeka.com - Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri berada di antara loyalitas pada Presiden Jokowi dan hukum. Hal tersebut dia sampaikan saat ditanya mengenai bagaimana posisi Polri yang akan dipimpinnya dalam fit and proper test di DPR.
"Bapak presiden adalah perlu dipahami bahwa institusi Polri adalah institusi yang unik karena berada pada dua komponen. Pertama eksekutif sebagai penyelenggara dan kedua yudikatif sebagai penegak hukum," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).
Menurut Tito, dalam konteks pemerintahan, Polri harus patuh pada visi dan perintah negara. Namun secara beriringan tak boleh melanggar hukum.
"Dalam konteks eksekutif, penyelenggara negara, Polri harus loyal penuh terhadap presiden. Tapi dalam konteks yudikatif, penegakkan hukum, maka kami harus loyal kepada hukum. Kami kira demikian pak," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menegaskan bahwa pernyataan tegas dari Tito terkait hal itu penting. Sebab dia tak ingin Kapolri hanya dimanfaatkan kepentingan politis penguasa semata.
"Baik terima kasih banyak pak. Karena ini penting, hukum ada di atas presiden. Oleh karena itu Kapolri loyalnya hanya pada konstitusi. Nantinya kalau ada pemilihan presiden, jangan lah Kapolri menjadi alatnya presiden, apalagi calon presidennya incumbent," ujar Benny.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menko Polhukam setelah dilantik Presiden Jokowi, hari ini Rabu (21/2)
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya