Komjen Budi Waseso meradang diminta mundur dari Kabareskrim
Merdeka.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Achmad Syafii Maarif geram dengan sikap Bareskrim Polri yang menetapkan dua pimpinan Komisi Yudisial menjadi tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin. Syafii menilai Bareskrim sedang melakukan kriminalisasi terhadap KY usai menyikat KPK. Syafii pun menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menanggapi dingin soal ucapan Syafii. "Apa kapasitasnya beliau? Enggak usahlah mengomentari, mencampuri penegakan hukum, kalau dia enggak mengerti penegakan hukum itu sendiri. Beliau kan bukan orang bodoh, dia pasti mengertilah mana penegakan hukum yang benar mana yang salah," kata Budi Waseso di Bareskrim Polri.
Budi mengatakan, dirinya hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum berdasarkan laporan masyarakat. Dia yakin penegakan hukum yang dilakukannya tersebut tidak melenceng dari prosedur hukum.
"Kan ini laporan Sarpin pribadi, yang dilaporin pribadi. tidak ada pesan sponsor, atau kepentingan, kepentingan kita adalah tugas dalam menegakkan hukum," ujar dia.
Budi menilai, dalam penetapan tersangka tidak ada perlakuan yang berbeda antara orang biasa dengan pejabat negara. Sebab di mata hukum, semuanya diperlakukan sama.
"Kan pertama sudah kita panggil yang bersangkutan, dari pimpinan lembaga. Itu tidak ada masalah waktu masih jadi saksi, kita periksa terus sekarang meningkat menjadi tersangka. Memang itu prosedur hukum. Saya kira kita tidak perlu ini ya, kembali penegakan hukum ini ya orang di muka hukum sama," tegas Budi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaKegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaPerubahan bentuk patung Bung Karno di Banyuasin belum lama selesai, namun sudah mendapatkan kritikan dari seniman dan dewan kesenian.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca Selengkapnya