Merdeka.com - Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara dan Calon Wakil Gubernur Sumut, Sihar Sitorus, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. Mereka diadukan karena diduga telah berkonspirasi dan melakukan pelanggaran administrasi.

Laporan itu disampaikan Hamdan Noor Manik (46), warga Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumut. Dia datang langsung ke kantor Bawaslu Sumut.

Hamdan menuding telah terjadi pelanggaran administrasi syarat calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 atas nama Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus.

"Saya melaporkan KPU Sumut soal penetapan. Persoalannya masalah Permendiknas menyangkut surat keterangan pengganti ijazah salah satu paslon," jelas Hamdan seusai membuat laporan.

Dalam dokumen yang dibagikan kepada wartawan, Hamdan melaporkan Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, bersama empat anggotanya yakni Nazir Salim Manik, Benget Silitonga, Yulhasni, dan Iskandar Zulkarnain. Dia juga melaporkan calon wakil gubernur Sumut, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus.

Hamdan menilai telah terjadi pelanggaran PKPU No 3 Tahun 2017 dan UU No 10 Tahun 2016. Dia menduga telah terjadi pelanggaran administrasi pada penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara atas nama Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus.

"Terlapor 1-5 dinilai telah berkonspirasi dengan terlapor 6 sehingga terlapor 6 dinyatakan memenuhi syarat," tulis Hamdan dalam laporannya.

Saat diwawancara wartawan, Hamdan mengatakan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang digunakan Sihar Sitorus untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur terindikasi tidak sesuai aturan yang ada pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB/ Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Untuk SKPI di atas 2014 harus ada sidik jari dan ada nilai. Lihat saja, ada apa enggak?," tanyanya.

Bersama laporannya itu, Hamdan menyertakan bukti berupa fotokopi Keputusan KPU Sumut No 07/PL.03.3.Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; fotokopi SKPI No 283-U/ 17-18/SMA PL/2018 tanggal 15 Januari 2018 dari SMA Pangudi Luhur dan fotokopi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

"Apakah KPU Sumut menggunakan Permen itu atau tidak, sehingga saya datang mengadu meminta agar Bawaslu memerintahkan KPU Sumut untuk meninjau ulang. Sepanjang tidak sesuai undang-undang yang berlaku, itu batal demi hukum. Berarti KPU melampaui kewenangannya," katanya.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rachmawaty Rasahan mengatakan, pihaknya akan memproses semua laporan. Mereka masih dalam tahap menerima laporan dan akan mempelajari buktinya.

"Jika pelanggaran ini ada potensi pidana, maka sentra gakkum kita siap, baik dari kepolisan ataupun kejaksaan untuk menyelesaikannya," ucapnya.