Merdeka.com - Komisi XI DPR RI akan segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini terkait laporan BPK 2011 tentang audit laporan keuangan Kementerian Agama (Kemenag) yang dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2011 tersebut, terjadi kasus suap pengadaan Alquran di Kemenag.

"Ada dispute (ketidaksesuaian) antara kasus dugaan suap proyek bernilai puluhan miliar ini dengan status audit BPK terhadap Kemenag. Karena itu, kami akan segera meminta penjelasan BPK terkait adanya ketidaksesuaian ini," kata Maruarar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (3/7).

Komisi XI DPR RI bakal meminta BPK untuk menjelaskan adanya dispute atau ketidaksesuaian ini. Menurut Maruarar BPK sendiri memang seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan audit.

Audit sendiri banyak kategorinya. Ada audit kinerja, audit keuangan, audit kelembagaan, dan masih banyak lagi.

"Memang susah juga jika BPK melakukan sekaligus semuanya. Artinya, BPK harus bisa menghindari ketidaksesuaian laporan hasil audit dengan temuan fakta lain di lapangan. Sehingga kasus-kasus pengadaan barang dan jasa di Kementerian dan lembaga bisa dicegah," pungkasnya.