Komisi IX DPR endus banyak oknum terlibat edarkan vaksin palsu

Merdeka.com - Masyarakat dibuat khawatir dengan peredaran vaksin palsu yang belakangan ini terungkap. Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, peredaran dan permainan vaksin palsu begitu canggih.

Hal tersebut, kata Irma, karena peredaran vaksin palsu ini mulai sejak tahun 2003 dan baru terungkap sekarang ini. Dia curiga banyak pihak yang bermain dan terlibat menjadi backing kasus ini.

"Pasti ada oknum-oknum nih, baik di rumah sakit, klinik dan lain-lain. Kok rapi benar," kata Irma saat dihubungi, Jakarta, Senin (27/6).

Ketua DPP Partai NasDem ini juga menganggap kasus ini terjadi karena kelalaian Menteri Kesehatan dan BPOM. Namun dia juga enggan terlalu menyalahkan BPOM, karena memang sumber dayanya tidak terlalu memadai.

"Maka saya katakan anggarannya harus ditingkatkan, dan bukan hanya ada di tingkat kabupaten kota dan provinsi, lalu laboratoriumnya harus dilengkapi. Jangan tugasnya berat, tapi SDM-nya tidak cukup, anggarannya apalagi. Ini kan tidak fair. UU-nya juga tidak ada. Sehingga ketika melakukan investigasi, mereka hanya bisa melapor polisi," jelas Irma.

‎Irma menganggap, penegakan hukum dalam kasus vaksin masih lemah. Terkadang jika ada yang mengadu pada polisi, cenderung tidak ditindaklanjuti dan hal itu menyebabkan berulangnya kejadian serupa.

‎Dia juga merasa heran vaksin palsu bisa masuk ke rumah sakit, faskes 1 maupun ke puskesmas dan klinik. Padahal kalau rumah sakit pemerintah, ini sudah pakai e-katalog, sehingga harusnya tidak bisa masuk.

"Kalau bisa masuk artinya ada permainan, bahwa vaksin yang digunakan tidak semuanya yang ada di e-katalog. Sehingga harus ada investigasi, dan yang harus dilakukan menteri kesehatan adalah menginventarisir, faskes I, klinik yang sudah menggunakan ini," terang Irma.

"Beri sanksi, karena saya tidak yakin mereka tidak tahu itu vaksin palsu. Karena petugas medis, mulai dari perawat, dokter, bidan pasti bisa tahu yang mana yang palsu dan tidak," imbuhnya.

Menurut Irma, cara mengantisipasi adanya vaksi palsu ini ialah dengan cara mengecek harga, mengapa harganya murah. Kementerian Kesehatan harus diungkap dan melakukan inventarisir rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu.

"Siapapun yang terlibat dipecat. Dari tahun 2003 tidak ketahuan kan luar biasa sekali. Dengan adanya vaksin palsu ini, program promotif dan preventif Kemenkes tidak jalan. Semua vaksin yang seharusnya jadi kekebalan tubuh anak-anak akhirnya menjadi sakit. Akhirnya biaya pengobatan masyarakat jadi tinggi," pungkasnya.