Komisi III DPR bisa minta PPATK telusuri rekam jejak Komjen Budi
Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III dari fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, cara Jokowi dalam mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak santun. Harusnya Jokowi memberitahu Jenderal Sutarman terlebih dahulu sebelum melakukan pergantian.
"Jokowi ini mengajukan calon Kapolri tetapi cara penyampaiannya kita nilai tidak sesuai ilmu kesantunan. Sebaiknya dia memberitahukan dulu kepada Kapolri bahwa dirinya akan diberhentikan, karena dia masih ada 9 bulan lagi sebelum memasuki masa pensiun. Bahkan Sutarman pun terkesan tidak tahu mengenai hal tersebut. Ini cara yang tidak bijak dan tidak sesuai etika kesantunan," kata Martin saat ditemui di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Martin juga menyayangkan sikap Jokowi yang menurutnya tidak konsisten dalam menerapkan sistem perekrutan jabatan di kabinetnya, karena tidak menyertakan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi calon Kapolri tersebut.
Dirinya juga mengatakan bahwa nantinya, Komisi III bisa saja melakukan verifikasi ulang guna memastikan kelayakan Komjen Budi Gunawan, sebagai calon Kapolri pilihan Jokowi.
"Jokowi seharusnya jangan tidak memperhatikan etika kesantunan, dan konsistensi juga harusnya dilibatkan. Kalau penyusunan menteri melibatkan KPK dan PPATK, harusnya kali ini juga demikian. Tapi kita mendukung Jokowi jika hanya mengajukan 1 calon. Karena ini memperkuat sistem presidensial, dan komisi III akan melanjutkan. Jadi kelihatannya akan mulus," kata Martin.
"Soal Komisi III akan meminta pendapat KPK dan PPATK, itu bisa saja dilakukan. DPR pun bisa mengundang masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai calon Kapolri ini, kemudian bisa memutuskan untuk setuju atau tidak setuju," tambahnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaKepada Jokowi, Kapolri Beberkan Konsep Polres Khusus IKN
Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Pesan Kapolri Usai Pemilu 2024 "Kita Kembali Bersatu Lakukan Rekonsiliasi"
Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Mantan Ajudannya Marsdya Tonny Harjono jadi Kasau Hari Ini
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya