Merdeka.com - Terjadi perdebatan alot antara Komisi III dengan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Rabu (18/11) malam. Perdebatan itu menyusul wajib atau tidaknya delapan calon pimpinan KPK saat ini dari unsur kejaksaan.

"Ada perbedaan penafsiran. Pansel menilai tidak wajib masukkan unsur jaksa. Sepanjang tidak memenuhi kualifikasi, maka calon dari kejaksaan didiskualifikasi. Komisi III umumnya meminta masih harus ada unsur kejaksaan. Wajib ada. Pansel menilai tidak," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, Rabu (18/11).

Menurut Benny, untuk memecah kebuntuan perdebatan itu rencananya Komisi III bakal mengundang Dirjen perundang-undangan yang menyusun Undang-undang KPK. Hal itu untuk mengetahui secara gamblang apakah undang-undang memang menghendaki unsur jaksa di level pimpinan KPK atau tidak.

"Kemudian mempersoalkan kenapa membuat pembidangan. Menurut anggota Komisi III, pembidangan tidak sesuai ketentuan undang-undang dan membuat anggota Komisi III terpaku," kata Benny.

Lantaran masih terjadi perdebatan alot mengenai unsur jaksa dalam delapan calon pimpinan KPK yang lolos seleksi itu, sehingga rapat tersebut di lanjutkan Kamis (19/11) besok sekitar pukul 19.30 WIB.