Komisi II DPR Tegaskan FPI Harus Penuhi Syarat UU Keormasan

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali angkat bicara terkait belum keluarnya izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, FPI harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam undang-undang keormasan.

"Kan sudah ada ketentuan yang ada di dalam UU tentang keormasan. Kalau itu terpenuhi ya monggo, tetapi kalau tidak terpenuhi kan tentu tidak," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Politikus Partai Golkar itu meyakini pemerintah akan memberi izin bila organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu sesuai persyaratan yang ada. Oleh karenanya, FPI hanya perlu memenuhi aturan di undang-undang yang dimaksud.

"Enggak usah susah-susah, penuhi persyaratan. Kalau dipenuhi saya yakin Kemendagri akan (keluarkan izin)," ujarnya.

Diketahui, izin FPI sebagai ormas berbasis keagamaan telah berakhir pada 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan tanggal 20 Juni 2014. FPI pun telah mengajukan perpanjangan izin organisasinya ke Kemendagri. Namun, perpanjangan izin menimbulkan pro kontra lantaran FPI dianggap bertentangan dengan ideologi negara.